Brigjen Asep Edi Rosidin : Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan Presepsi mengenai batas wilayah

Brigjen Asep Edi Rosidin : Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan Presepsi mengenai batas wilayah

Belum lama ini di Kuala lumpur  Malaysia dari tgl 18- 21 November 2019 diadakan perundingan antara Republik Indonesia dengan Malaysia, menurut Wakil Ketua Panitia Teknis penyelesaian Batas Wilayah Indonesia-Malaysia Brigjen Asep Edi Rosidin yang merupakan  Direktur Topografi TNI AD yang juga Alumnus Lemhannas Angkatan 54 tahun 2016 ini bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan presepsi mengenai demarkasi dan akhirnya telah berhasil menghantar ditandaranganinya MOU 43 kesepakatan batas Indonesia- Malaysia. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat dalam penetapan batas memakai prinsip hukum internasional “Uti Posidetis Juris” artinya penetapan batas mengacu pada kesepakatan batas yang disepakati para penjajah yaitu Belanda dan Inggris. Kesepakatan tersebut terkandung pada Dokumen kesepakatan mereka diantaranya “Konvensi Penetapan batas Inggris Belanda tahun 1891” dan “Agreement batas Inggris Belanda 1915”. Dari kedua dokumen Belanda Inggris tersebut Indonesia dan Malaysia diawal tahun 70an berhasil membuat kesepakatan2 penetapan batas seperti MoU 1973, Prosedur Survey Demarkasi dll. Indonesia dan Malaysia melaksanakan survey demarkasi tahun 1975 sampai dengan tahun 2000. Dimana dalam kurun waktu tersebut kedua negara berhasil menegaskan batas hampir seluruh batas di Kalimantan terpasang 20.569 pilar batas di sepanjang 2040 km atau kurang lebih 95 % dari seluruh batas Indonesia Malaysia di Kalimantan.

Anggota TNI dengan penuh dedikasi memeriksa patok batas wilayah Indonesia- Malaysia

Prinsip penetapan batas Belanda Inggris di Kalimantan cukup sederhana namun komprehensif. Prinsip penetapan batas tersebut tertuang dalam konvensi 1891. Batas dimulai dari pantai Timur  Kalimantan pada Lintang 4 derajat 10 menit LU. Batas kemudian mengikuti watershed hingga diujung Barat  Kalimantan. Kemudian untuk sungai-sungai yang berhulu jauh ke Utara atau Selatan mengikuti aturan pasal 2 Konvensi 1891 yaitu pada kasus seperti itu batas dibelokan sehingga memotong titik perpotongan sungai yang bersangkutan dengan Lintang 4 derajat 20 menit LU, kemudian batas dilanjutkan kembali mengikuti watershed. Ketentuan atau kesepakatan tersebut sdh diterapkan Belanda Inggris dan telah menandai titik perpotongan Lintang 4 derajat 20 menit LU dengan sungai yang bermuara jauh di tiga lokasi yaitu GP1 di Sungai Peciangan GP2 di sungai Sebuda dan GP3 di sungai Agison. Namun sayang mereka (Belanda Inggris) tidak membuat pilar di sungai Sedalir.

Untuk sisa segmen batas yang belum di demarkasi (5 %) yang selanjutnya disepakati diberi nama Outstanding Boundari Problem (OBP) , Indonesia dan Malaysia terus melakukan perundingan. Untuk lebih mengintensifkan perundingan pada tahun 2012 kedua negara sepakat membentuk Joint Working Group OBP. Mulai tahun 2012 JWG OBP mulai mengadakan Joint Meeting. Perundingan pada rapat2 OBP merupakan proses penyamaan persepsi dalam rangka penyelesaian proses demarkasi. Walaupun proses perundingan cukup komplek, dikarenakan batas pada lokasi OBP ini informasi batas pada referensi yang disepakati yaitu pada Konvensi dan Agreement Belanda Inggris kurang begitu jelas. Namun dengan kegigihan kedua Delegasi JWG OBP kedua negara akhirnya dicapai kesepakatan sehingga pada tanggal 21 Nop 2019 kedua negara berhasil menanda tangani MOU menyelesaikan 2 segmen batas yaitu segmen Simantipal dan segmen C500-C600.  3 segmen lagi yaitu Sebatik, Sinapad dan segmen B2700-B3100 masih dalam proses survey demarkasi. Ketiga segmen tersebut direncanakan selesai tahun 2020 dan diharapkan MOU dapat ditanda tangani diakhir tahun tersebut.

Perbatasan di wilayah Entikong antara Indonesia – Malaysia ditata rapih dan artistik

Jadi dalam proses penyelesaian batas Indonesia Malaysia tidak ada sengketa yang ada adalah proses demarkasi yang kadar kesulitannya berbeda beda. Untuk segmen yang dinamai OBP ini data dan ketentuan kesepakatan yang disepakati Belanda Inggris kurang begitu jelas sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyamakan persepsi dari kedua negara. Sekali lagi setelah kurang lebih 5 tahun berunding berdiskusi akhirnya JWG OBP kedua negara mencapai kesamaan persepsi kemudian disepakati untuk demarkasi OBP dikembalikan secara utuh pada hakikat kesepakatan batas Belanda Inggris yang tertuang dalam konvensi dan Agreement. Tidak ada SENGKETA Batas tapi proses demarkasi yang tertunda. Selamat dan Sukses untuk JWG OBP yang telah berhasil menghantar ditandaranganinya MOU 43 kesepakatan batas Indonedia Malaysia.

(sapta/topografi AD )

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *