Cegah korupsi Hak Rakyat kembali

Cegah korupsi Hak Rakyat kembali

Ada tiga musuh besar kita saat ini yakni : Korupsi, Radikalisme dan Narkoba. Ketiga hal ini memiliki efek domino serta menghambat pembangunan negeri. Masalah Korupsi ada disemua element masyarakat, mulai dari tingkat Rukun Tetangga ( RT ) hingga di dalam Istana, Ada yang melakukan korupsi dari kelompok Agamawan hingga menteri dan sudah ditangkap oleh KPK. Masyarakat bangga terhadap kinerja KPK dirasakan oleh masyarakat karena KPK tidak perna tebang pilih untuk menangkap para Koruptor apalagi Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) yang membuat para koruptor dan hampir sebagaian besar pelaku Korupsi yang ditangkap pasti terkena jerat hukum seperti mantan Ketua DPR Setya Novanto, Gubernur Bengkulu  Ridwan Mukti beserta istri Lily Martiani Maddari terciduk OTT KPK pada 20 Juni 2017, Gubernur  Jambi Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi pada 2 Februari 2018, Gubernur Aceh  Irwandi Yusuf ditangkap KPK pada 3 Juli 2018. Dia ditangkap atas dugaan penerimaan uang suap Rp 1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi, dan masih banyak lagi. Upaya KPK yang begitu gencar melakukan Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) bahkan melibatkan Media massa untuk mengespose para Koruptor agar terjadi efek jera namun Korupsi ditengah masyarakat masih tetap marak. Pemberantasan Korupsi jangan hanya ditumpuhkan semata kepada KPK namun perlu sinergitas Aparatur Sipil Negara ( Birokrat Penyelenggara Negara ) Lembaga Pemerintah, Masyarakat, Swasta (Pengusaha ), Organisasi Masyarakat Sipil ( LSM ). KPK juga banyak sekali mengalami cobaan yang berat seperti ada upaya pelemahan KPK yang dilakukan sebagaian kecil anggota Legislatif ( DPR ) Isu Dikotomi  Penyidik “ Radikal “ dan Penyidik “ Polisi India “  Teror kepada Pimpinan KPK, termasuk kepada penyidik KPK Novel Baswedan yang hingga saat ini masih mencari siapa pelaku yang menyiramnya dengan air keras.

Penyebab prilaku Korup dikalangan Birokrat

Setuju atau tidak setuju  Birokrat di Indonesia  banyak yang terlibat Korupsi dari jumlah nilai Korupsi yang terendah puluhan juta hingga Korupsi puluhan hingga ratusan miliar, Sikap Korupsi yang sudah mendarah daging berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Apa yang menjadi  prilaku Korup di kalangan Birokrat  yaitu : Budaya Korupsi, Kolusi, Nepotisme yang sebagian masih dianggap wajar hal ini berdampak pada palayanan publik yang buruk sebab pola pikir masih : Mempermudah yang sulit dengan Uang dan akan Mempersulit hal yang mudah tanpa uang hingga sekarang masih ada walau praktek semacam ini sudah mulai berkurang di kalangan Birokrat. Sementara itu penyebab prilaku korup dikalangan Birokrat rendahnya kualitas Sumber daya Aparatur Negara yang disebabkan karena nepotisme dan kolusi yang berakibat berprilaku Korup. Penyebab Prilaku dikalangan Birokrat adalah mental Birokrat yang masih feodal dan paternalistik kepada penguasa. Selain itu ada dua locus penyebab prilaku Korup dikalangan Birokrat seperti lemahnya sistem pengawasan ( internal ) yang menyebab terjadinya korupsi. Masalah Internal diluar Birokrat adalah  Budaya Permisif masyarakat , suap dan gratifikasi dalam proses pelayanan publik menjadi hal yang biasa dan juga kooptasi dan intervensi politik yang menyebabkan korupsi Birokrasi.

Upaya untuk mensejahterakan Birokrat sudah dilakukan dan terus dilakukan dengan peningkatan kenaikan gaji dan kesejahteraan, THR di Hari raya, Gaji Ke tigabelas maupun gajih keempatbelas sudah diberikan dalam menekan Korupsi dikalangan Birokrat yang diharapkan Birokrat tidak menerima Gratifikasi, kesadaran melaporkan kekayaan ( LHKPN ) juga diharapkan dan dirindukan Birokrat akuntabel dan transparan serta goalnya adalah layanan publik yang cepat, handal, dan jauh dari korupsi. Manfaat bagi rakyat bila Birokrat akuntabel, berintegritas adalah meningkatnya pelayanan publik, pelaksanaaan tugas yang lebih efisien dan efektif  yang berakibat pembangunan yang mensejahterakan rakyat.

Sinergitas dalam mencegah Korupsi yang membawa kesejahteraan bagi Rakyat

Stabilitas umum dapat terganggu karena dampak korupsi. Dapat  dijumpai bahwa sekelompok massa melakukan demonstrasi agar pelaku tindak pidana korupsi dihukum dengan hukuman yang paling berat. Disini stabilitas umum sudah dapat dikatakan terganggu.Selain itu Tercorengnya nama baik tindak pidana pelaku korupsi adalah hal yang utama terjadi pada dampak korupsi di masyarakat. Contoh dalam Pilkada di tiap daerah, pada saat pilkada calon kepala daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota memberikan janji-janji yang meyakinkan masyarakat daerah tersebut mencoblos dirinya di pemilu mendatang. Masyarakat yakin untuk memilih calon pemimpin tersebut karena sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dan akhirnya calon tersebut terpilih dan menjadi Gubernur, Bupati, Walikota,pada suatu ketika pemimpin tersebut melakukan korupsi dan tertangkap oleh KPK Lalu yang terjadi adalah peristiwa tersebut membuat Gubernur, Bupati, Walikota tersebut tercoreng nama baiknya dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Korupsi dapat mengakibatkan meningkatnya utang suatu negara. Utang negara terjadi karena negara tidak dapat mengeluarkan sejumlah anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Maka Negara harus mau tidak mau melakukan pinjaman ke negara lain hingga terjadilah gali lubang tutup lubang. Pinjaman kepada negara lain menggunakan mata uang internasional yaitu dollar Amerika dll. Hukum ekonomi adalah dimana permintaan bertambah maka harga akan naik. Semakin sering negara melakukan pinjaman ke negara lain maka semakin naik nilai tukar dollar Amerika dll terhadap rupiah. Kenaikan nilai tukar dollar Amerika terhadap mata uang Indonesia yaitu rupiah dapat mengakibatkan kenaikan harga sejumlah barang impor. Maka, korupsi harus ditekan suapaya kenaikan harga barang tidak semakin terjadi.

Pembangunan Budaya anti  Korupsi melibatkan Lima elemen pemangku kepentingan Aparatur Sipil Negara ( Birokrat Penyelenggara Negara ) Lembaga Pemerintah, Masyarakat, Swasta ( Pengusaha ), Organisasi Masyarakat Sipil ( LSM ). Dimana Birokrat memahami aturan dan tidak melakukan tindakan korupsi, sedangkan Lembaga Pemerintah membangun lingkungan yang bebas dan bersih dari korupsi dengan pelembagaan pengendalian gratifikasi serta penuh kesadaran melaporkan kekayaan ( LHKPN ) Masyarakat tidak memberikan gratifikasi  kepada Birokrat dan juga swasta ( pengusaha ) melakukan praktek bisnis yang bersih, tidak melakukan suap ( Contoh kasus Meikarta ) serta Partisipasi LSM mengawasi pelayanan publik, Korupsi dapat menyebabkan kemiskinan di masyarakat. Korupsi memicu terjadinya inflasi, kenaikan harga barang, dan penurunan kualitas barang dan jasa.Indikator tersebut menjadi faktor pendorong kemiskinan yang terjadi di masyarakat Indonesia.

(Sapta B. Utama Siagian / Harmoni Indonesia )

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *