GPP menyatakan Maklumat dalam rangka haul Bung karno

GPP menyatakan Maklumat dalam rangka haul Bung karno

Gerakan Pembumian Pancasila (GPP) menyatakan maklumat  bahwa Pancasila 1 Juni 1945 yang digali oleh Sukarno merupakan nafas, spiritualitas, dan sumber dari kesepakatan akhir yang diformulasikan dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang kemudian disahkan sebagai dasar dan ideologi negara pada tanggal 18 Juni 1945.  “Oleh karenanya, Hari Kelahiran Pancasila I Juni 1945 yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila perlu dikuatkan dan dikukuhkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR RI), “ujar Ketua Umum DPP GPP Dr. Antonius DR Manurung. M.Si dalam Musyawarah Kebangsaan Peringatan 50 Tahun wafatnya Bung Karno yang digelar secara Webinar, Minggu (21/6/2020).

Antonius menuturkan, ajaran dan Pemikiran Sukarno perlu dikaji, dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi bangsa sebagai wujud penghormatan terhadap Bapak Bangsa dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang tertuang di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.  “Pengkhianatan terhadap Pancasila merupakan pengkhianatan terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk itu kami menghimbau kepada Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) terkait dengan Strategi pembumian Pancasila secara progresif–revolusioner dan menegaskan kembali bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi yang lahir dan berkembang dari kearifan dan warisan luhur serta agama dan kepercayaan yang hidup di nusantara,” Kata Antonius.  Dia juga menegaskan, bahaya laten dan melarang dengan tegas paham radikalisme–fundamentalisme transnasional, dan neokolonialisme–imperialisme / liberalisme–kapitalisme dalam segala bentuk dan manifestasinya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.  “Pencabutan hak kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak menyetujui Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,”tegas Antonius.

Sekerteris Jenderal GPP Dr Bondan Kanumoyoso

 Sekretaris Jenderal DPP GPP Dr. Bondan Kanumoyoso, M.Hum mengatakan, mendorong negara untuk melakukan intervensi penuh dalam Pembumian Pancasila secara progresif dan revolusioner melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.  “Untuk itu Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu dikuatkan dengan melahirkan Undang -Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,”terangnya.  Bondan mengemukakan, mendukung usulan Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan penundaan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) insiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia karena kondisi bangsa dan negara Indonesia yang sedang menghadapi Pandemi Covid—19.  “Selanjutnya melakukan pembatalan terhadap RUU HIP karena berbagai pertimbangan etis dan filosofis, yaitu bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara tidak seharusnya diatur oleh Undang-Undang. Justru sebaliknya, Undang-undang dan peraturan di bawahnya tunduk dan patuh kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum di Republik Indonesia,”ujar Bondan.  Dalam musyawarah kebangsaan juga ditayangkan video singkat rekam jejak perjuangan Sang Proklamator Soekarno hingga kematian Presiden Pertama Republik Indonesia itu. Hadir dalam haul ke-50 tahun Bung Karno, Putra Soekarno dari pasangan Kartini Manoppo, Toto Suryawan Sukarnoputra sebagai narasumber bersama Dr.Antonius Manurung, M.Si dan Ahmad Nurcholish, MA. (Ralian)

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *