Lemhannas RI : tercatat sejak tahun 2010 kualitas toleransi bangsa Indonesia mengalami penurunan.

Lemhannas RI : tercatat sejak tahun 2010 kualitas toleransi bangsa Indonesia mengalami penurunan.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas RI), Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, menandaskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar melakukan perbaikan atas kesalahan dan kekurangannya secara transparan dan akuntabel, dan kepada seluruh komponen masyarakat atas civil society melakukan pengawasan independen atas kerja KPU ini termasuk dalam menyikapi catatan kekurangannya.

Menyikapi hal tersebut, kata Gubernur, perlu kedewasaan dan kesabaran semua pihak, mulai dari elite sampai dengan akar rumput untuk tetap menjaga makna sesanti Bhineka Tunggal Ika dengan terus memelihara dan merawat nilai dari kebangsaan kita yang didasari empat konsensus dasarnya yakni Pancasila,UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.

“Hal ini penting dilakukan semata-mata untuk tetap menjaga kualitas ketahanan nasional kita agar tetap tangguh menghadapi berbagai bentuk ancaman. Bangsa dan masyarakat kita tengah berada pada era menghadapi tantangan besar, dan kami yakin dengan segala kekayaan pengalaman dan kearifan lokal yang dimiliki, bangsa ini mampu menghadapi tantangan ini dan keluar menjadi bangsa yang besar dengan tingkat peradaban yang lebih tinggi,” paparnya dihadapan media massa, dalam “Menyikapi Situasi Terkini Setelah Pemilihan Umum 2019 dari Perspektif Ketahanan Nasional”, di Gedung Asta Gatra, Gedung Lemhannas, Jakarta, (23/04/2019).

Lemhannas memiliki misi yaitu mewujudkan kader pimpinan tingkat nasional yang berkarakter kebangsaan, dan mampu berperan dalam pergaulan dunia internasional; memberikan masukan pemerintah dalam pengambilan kebijakan internasional, regional, dan nasional melalui pengkajian strategis; mewujudkan komponen bangsa yang berkarakter kebangsaan sesuai empat konsensus dasar bangsa melalui sosialisasi pemantapan nilai-nilai kebangsaan kepada seluruh komponen bangsa dalam rangka menguatkan ketahanan nasional.

Secara mendasar, definisi ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman. Indonesia telah ditakdirkan untuk menjadi bangsa yang menghuni pulau-pulau di sepanjang khatulistiwa serta saudara sebangsa yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, bahasa dan agama. Oleh karena itu, para founding fathers Indonesia telah bersama-sama menetapkan sesanti Bhineka Tunggal Ika yang mengingatkan bangsa ini akan pentingnya arti persatuan dan kesatuan. Ernest Renan menyebutkan akan pentingnya paham kebangsaan, akan tetapi tidak harus perajutannya hanya karena berdasarkan kesatuan suku, agama, ras. atau keturunan, tetapi berdasarkan kesatuan jiwa untuk menuju ke satu tujuan.

Dalam melaksanakan peran tersebut, kata Gubernur, Lemhannas membuat instrumen yang disebut sebagai Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional. Laboratorium ini berfungsi untuk mengukur tingkat Ketahanan Nasional, yang mencakup segenap aspeknya, baik menurut spasial geografis maupun menurut aspek Gatra. Lemhannas mencoba mencermati perkembangan situasi, melalui pengukuran gatra dinamis dalam masyarakat yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Bukan merupakan kebetulan bahwa temuan yang diukur oleh Labkurtanas mencerminkan kondisi nyata yang berlaku sehingga dapat memberi informasi kepada kita tentang dinamika apa yang sedang terjadi dan kerawanan dan tantangan apa yang harus kita antisipasi.

Berdasarkan indikator kualitas toleransi sesama anak bangsa, kualitas persatuan bangsa Indonesia paling tidak sejak mulai dibukanya keran demokrasi pada tahun 1998, mengalami kemunduran. Kondisi ini, perlu diwaspadai dengan menggunakan konsep kewaspadaan nasional. Melalui Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhannas RI tercatat sejak tahun 2010 kualitas toleransi bangsa Indonesia mengalami penurunan. Hal ini terlihat dengan dengan tingginya tingkat intoleransi yang ditandai dengan masih maraknya konflik sosial di kalangan masyarakat, begitu juga masalah kerukunan sosial maupun solidaritas sosial kita.

Mencermati situasi terkini, pasca pemilu 2019 masyarakat terpolarisasi, hal ini juga terlihat dengan adanya konflik antar kelompok yang terlihat di media sosial. Kedewasaan dalam berbangsa, kedewasaan dalam berdemokrasi, kedewasaan dalam menjadi bangsa yang beradab, termasuk kedewasaan dalam memaknai Sesanti Bhineka Tunggal Ika sedang diuji setelah baru saja melewati hari pencoblosan Pilpres dan Pileg pada 17 April yang lalu.

“Sekarang saya ingin mengajak teman-teman dari media untuk melihat kondisi saat ini. Transisi demokrasi di Indonesia, khususnya dengan event terakhir yang kita laksanakan pemilihan umum serentak, terdiri dari pemilihan anggota legislatif di pusat dan daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Kepala Daerah dan Pemilihan Presiden, telah mendapat apresiasi dari berbagai negara dan merupakan prestasi yang tidak mudah kita temukan pada negara lain,” katanya.

Dikatakan, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 juga telah mendapatkan apresiasi dan kekaguman pada negara lain dengan mengalirnya ucapan selamat dari berbagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Kita telah menyelenggarakan pemilihan umum 2019 dengan baik, walaupun pemilihan umum diselenggarakan dalam kondisi tidak mudah. Kita melaksanakan pemilihan umum dalam cakupan wilayah yang luas, terdiri dari kepulauan, kita melaksanakan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat baik dalam bidang eksekutif, maupun legislatif secara serentak dalam waktu sehari tanpa gangguan yang berarti, dalam pemilihan umum 2019 kita menghasilkan turn out sekitar 80%, suatu angka yang dapat menjadi model bagi sebuah negara demokrasi yang menjadikan memilih sebagai hak dan bukan kewajiban bagi warganegara.

“Lazimnya turn out berkisar seputar angka 60%, dan angka capaian setingkat itupun sudah dianggap tinggi,” terang Gubernur Lemhannas.

Gubernur Lemhannas mengatakan, pengakuan dunia internasional yang memuji pelaksanaan Pemilu serentak atau pencoblosan tanggal 17 April 2019 lalu yang berjalan aman dan tertib, seharusnya tidak perlu dinodai dengan berbagai bentuk konflik sosial (termasuk yang berkembang di media sosial) yang berpotensi menghasilkan disintegrasi sosial maupun nasional. Karena masyarakat Indonesia bersifat paternalistik, hal yang sangat diperlukan untuk membangun situasi yang kondusif bagi ketenangan, perdamaian dan merajut kembali persatuan dan kesatuan bangsa adalah sikap para elit terutama para pemimpin dari kedua kubu yang berkontribusi dalam pemilihan umum yang lalu. Tahapan ini memunculkan tantangan terbesar bagi kemampuan bermusyawarah, bergotong royong masyarakat, serta sifat keikhlasan, kejujuran dan kebesaran jiwa pada pimpinan kedua kubu untuk memberi sumbangan terbaik bagi tugas terkesan kehidupan kita berbangsa dan bernegara.

“Dua paslon yang hadir dalam kontestasi pemilihan presiden merupakan dua putra terbaik bangsa yang memiliki sifat negarawan. Kami yakin pimpinan dua kubu yang berkontestasi tersebut selalu berpikir tentang apa yang terbaik bagi bangsa ini,” jelasnya.

“Penyelenggaraan pemilihan umum yang lalu tidak berlangsung tanpa cacat, dan kekurangan. Tidak ada yang melarang untuk menyatakan temuan atas kekurangan ini, namun hendaknya pencarian solusi atas perbedaan, kita lakukan berdasarkan kaidah demokrasi di atas landasan kearifan para elit dan pimpinan untuk membangun kesepakatan berdasarkan musyawarah,” tambahnya.

Di atas kearifan tersebut, lanjutnya, adalah trust yang kita berikan kepada lembaga fungsional untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari pelaksanaan pemilihan umum. ( Tangerang online )

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *